Gerak Bersama untuk HAM dan Perempuan Minta Tuntaskan Kasus Kekerasan Perempuan di Sumut

79801

Medan I rakyatmedan – Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya. Pelakunya selain merupakan orang terdekat dengan korban juga terjadi di lingkungan kampus.

“Mirisnya, penyelesaian kasus kekerasan ini juga sangat lamban. Sehingga mengakibatkan pelaku tidak mendapatkan efek jera terhadap perbuatannya,” kata Ketua Dewan Pengurus Hapsari yang juga panitia Gerak Bersama untuk HAM dan Perempuan, Lely Zailani, Rabu (11/12/2019)

Lely dalam diskusi Kampanye Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) dan Hari HAM Internasional, di Aula Fakultas Ilmu Sosial Unimed, Selasa (10/12/2019) menyebutkan melalui kegiatan ini panitia Gerak Bersama ingin mengatakan hak azasi perempuan adalah HAM itu sendiri

Gerak Bersama untuk HAM dan Perempuan ini dilakukan berbagai lintas lembaga di Sumatera Utara yang saling bersinergi untuk mengkampanyekan 16 hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan HAM internasional.

Kegiatan dihadiri Rektor Unimed, DR. Syamsul Gultom, SKM, M. Kes dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut, Nurlela.

Sebelumnya masing-masing lembaga yang bergabung dalam Gerak Bersama untuk HAM dan Perempuan ini telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangkaian mengkampanyekan 16 HAKTP dan HAM internasional.

Kegiatan itu di antaranya diskusi, kunjungan ke media, kuliah umum, nonton film, pentas seni dan lainnya.

Dalam diskusi itu dibahas berbagai isu seperti perempuan dan intoleransi, perempuan dan jurnalisme, kekerasan terhadap LGBTI, kekerasan seksual, perempuan dan HIV AIDS, perempuan dan lingkungan juga gerakan perempuan muda.

Turut menjadi narasumber Sophia Anggraita dari UEM, Lely Zailani (Hapsari), Pdt. Debora (HKBP) dan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut, Nurlela.

Lely mengatakan, berdasarkan catatan Hapsari kekerasan seksual semakin banyak dialami anak dan pelakunya masih orang terdekat seperti keluarga, orangtua, paman, abang dan sebagainya.

“Ini sangat sedih karena kita belum memiliki payung hukum yang kuat untuk perlindungan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual kepada anak,” terangnya.

Dia juga menyebutkan pada Desember 2019 ditemui ada 50 kasus kekerasan perempuan dan anak, paling banyak terjadi di Deliserdang dan Serdang Bedagai, delapan kasus kekerasan di antaranya terjadi pada anak dan remaja.

Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumut, Nurlela menyebutkan kasus-kasus kekerasan memang masih sulit untuk diselesesaikan. Banyak kasus kekerasan seperti gunung es yang tidak terungkap.

Pihaknya terus berupaya untuk bersinergi dengan instansi lain dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti kasus pelecehan perempuan di lingkungan kampus di Medan yang sulit untuk diselesaikan.

” Tidak ada upaya penyelesaian maksimal di lingkungan kampus. Terutama korban yang banyak tidak melaporkan kasusnya, sehingga kita sebagai eksekutif tidak mengetahuinya. Makanya, mari kita bersama-sama berbuat untuk menuntaskan kasus-kasus seperti ini, semua permasalahan perempuan harus kita suarakan,” papar Nurlela.

Antropolog dari Unimed, Dr. Rosmadhana, M.Si menambahkan selama ini pihaknya juga terus melakukan kajian terhadap isu tentang ketertindasan perempuan.

“Dalam dunia pendidikan kita juga berupaya untuk mentransferkan ilmu kita kepada mahasiswa bukan hanya sebagai konsep teoritis tetapi juga harus ada implementasi dari ilmu yang mereka dapatkan selama ini dalam perguruan tinggi, ini membuka pemikiran baru dalam kajian-kajian kampus” ujarnya.

Rektor Unimed, DR. Syamsul Gultom, SKM, M. Kes sebagai keynote speaker mengatakan, kegiatan ini merupakan satu bentuk sinergitas yang sudah terjalin di antara institusi pendidikan, pemerintah, lembaga masyarakat, komunitas dan jurnalis.

“Melalui sinergitas ini diharapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dapat segera ditangani,” katanya. ( rm-04)