Sesuai Kebutuhan Pasar, USU bakal Buka Prodi Kelapa Sawit

32566

Medan I rakyatmedan- Universitas Sumatera Utara (USU) menyatakan siap mendukung empat 4 kebijakan Kampus Merdeka yang digulirkan Mendikbud Nadiem Makarim, di Jakarta, pada 25 Januari 2020.

Salah satu dari 4 Kebijakan Kampus Merdeka yang siap untuk didukung USU adalah pembukaan program studi baru yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Rektor Universitas Sumatera Utara Prof Dr Runtung Sitepu, SH, MHum, mengatakan, pembukaan prodi baru ini sejalan dengan kewenangan yang dimiliki USU sebagai perguruan tinggi berstatus PTN BH.

“Status USU yang sudah berbentuk Badan Hukum memungkinkan kita untuk membuka program studi baru,” kata Prof Runtung, Senin (27/1/2020).

Runtung menuturkan, untuk prodi baru yang akan dibuka, pihaknya akan memilih ilmu yang berkaitan dengan kelapa sawit.

“Kenapa kelapa sawit, karena kita mempertimbangkan faktor historis keberadaan Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah yang pertama kali mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera,” tukasnya.

Ia menegaskan, secepatnya USU akan menggelar pertemuan dengan para pelaku usaha yang telah menjalin kerjasama dengan USU melalui penandatanganan MoU dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).

Hal itu dilakukan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam merealisasikan kebijakan pertama tersebut.

“Pertama-tama tentu kita akan melakukan inventarisasi SDM di fakultas terkait, dengan melibatkan GAPKI dan sejumlah pakar yang ada di PPKS,” katanya.

Menurut Runtung, sinergi ini nantinya akan melakukan kerjasama untuk menyusun kurikulum serta inventarisasi sumber daya dan fasilitas yang akan mendukung pembukaan prodi tersebut

Prof Runtung menambahkan, kebijakan mahasiswa diberikan hak untuk mengambil mata kuliah di luar prodi yang dipilihnya diyakini sangat baik untuk melahirkan lulusan yang memiliki komtensi lain di luar prodi yang menjadi pilihannya.

Menurutnya, hal tersebut akan segera disosialisasikannya di seluruh program studi yang ada di lingkungan USU, agar kebijakan yang diambil nantinya dapat satu persepsi dengan seluruh unit kerja dan prodi yang ada.

Menurutnya sosialisasi juga penting untuk menyusun peta kebijakan mengenai prodi-prodi yang SKS-nya dapat disatukan, agar tidak menyimpang dari kompetensi utama.

“Untuk kebijakan ini kita memang harus hati-hati sekali. Akan dicari prodi-prodi yang sesuai agar kebijakan berjalan secara terencana dan tidak serampangan. Karena kita paham betul, apa yang telah diputuskan oleh Mendikbud tidak lain untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar di era milenial,” katanya.

Dirinya juga mengisyaratkan akan secepatnya melakukan pendekatan dengan pelaku usaha terkait, agar bisa melengkapi kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

Secara khusus, untuk kebijakan hak belajar mahasiswa di luar prodi, selama ini USU belum melaksanakannya.

“Tetapi sejak 2016, sistem KKN yang kita lakukan sudah merupakan salah satu implementasi dari kebijakan tersebut. Karena semua mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dilatih untuk belajar memecahkan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” paparnya.

Disebutkannya, data menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang ikut serta dalam KKN USU terus meningkat. Di mana pada 2016 mahasiswa peserta KKN berjumlah 272 orang dan di 2017 tercatat 534 peserta.

Kemudian terjadi peningkatan yang sangat pesat pada tahun 2018, di mana terdapat sebanyak 1.118 orang mahasiswa yang mengikuti KKN. Sedangkan pada 2019, ada 1.284 orang peserta. (rm-04)