Gubsu Pimpin Rakorda Karhutla di Sumut, Perkuat Tim Terpadu dan Terapkan Strategi Berbasis Desa

565710

Medan | rakyatmedan – Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) di 2020. Hal ini dikatakan Gubernur Sumut (Gubsu)  Edy Rahmayadi sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo.

Demikian disampaikan Gubernur di hadapan unsur Forkopimda pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengendalian Karhutla di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (12/2). Hadir di antaranya Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Kajati Sumut Amir Yanto, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, Kasdam I/BB Brigjen TNI Untung Budiharto, sejumlah kepala daerah serta pejabat di lingkungan Pemprov Sumut.

Gubernur menyampaikan, dirinya telah dipanggil menemui Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu di Jakarta untuk membicarakan antisipasi/pengendalian Karhutla di sejumlah provinsi khususnya Sumut. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pengalaman tahun sebelumnya yang mengakibatkan hal serius bahkan hingga berdampak ke negara lain.

“Dari kejadian-kejadian ini, Presiden meminta Kita agar hal ini diantisipasi. Karena di Februari ini ada 30 Hektare (lahan) yang terbakar di Karo,” ujar Gubernur.

Untuk itu, dirinya menekankan agar petugas terkait mulai dari pemerintah setempat, TNI dan Polri aktif mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Mengingat saat ini beberapa rentan terjadi karhutla, terutama yang sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu.

Kepada kepala daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk langkah mengantisipasi dan pencegahan Karhutla. Sehingga jika ditemukan titik api, bisa langsung diambil tindakan pemadaman.

“Khususnya kepada pengusaha pemilik lahan, agar pengelolaan lahan itu kalian jangan macam-macam. Perlu juga nanti ada semacam penghargaan kepada yang menjaga dan hukuman kepada pelanggar. Saya berharap 2020 ini bisa bebas. Tetapi karena sudah terjadi, kita harus lakukan pencegahan,” tegasnya.

Dari pertemuan tersebut, Gubernur memberikan sejumlah arahan untuk bisa dijalankan seluruh pemerintahan hingga tingkat terbawah. Terutama dirinya menyebutkan peran penting dari unsur desa, mulai dari kepala desa, Babinsa dan Babinkamtibmas. Karena itu, juga diperlukan langkah sosialisasi ke pedesaan.

“Memperkuat Tim Terpadu Karhutla yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 188/2017. Mengaktifkan kelompok masyarakat dan desa-desa peduli api dalam pencegahan Karhutla. Memanfaatkan data hotspot BMKG sebagai bentuk peringatan dini, termasuk antisipasi perubahan iklim agar bisa dicarikan solusi permanen untuk Karhutla,” jelas Edy Rahmayadi.

Penekanan langkah pencegahan, lanjut Edy ada di desa dengan meningkatkan frekuensi pencegahan lapangan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai provinsi guna mengetahui karakter wilayah. Diantaranya meningkatkan fungsi aparatur dibantu partisipasi masyarakat.

“Bentuk Satgas mulai dari tingkat desa dan kecamatan. Siapkan Damkar (mobil pemadam kebakaran) di tingkat kecamatan yang rawan Karhutla. Terapkan strategi Karhutla berbasis desa dengan mengintensifkan upaya pengendalian,” sebutnya.

Sementara, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menegaskan dukungan jajarannya terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan, termasuk dengan menggelar pertemuan dan apel siaga dalam rangka penanggulangan bencana termasuk Karhutla.

“Tidak ada tempat bagi pembakar hutan di Sumut. Saya menyambung apa yang disampaikan Gubernur tadi. Sebab jika ini kita biarkan, maka 20 tahun lagi Sumut akan hancur. Sumut ini kan kampung saya. Karena itu, kami sarankan agar mengaktifkan peran Babinsa, Babinkamtibmas dan kepala desa,” sebut Kapolda mendukung langkah pencegahan melibatkan seluruh unsur terkait. (rm-06)