BPJamsostek Galakkan SIAPP82, Sosialisasikan Peningkatan Manfaat Peserta

55456

Medan I rakyatmedan- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek sosialisasikan matriks perubahan manfaat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 kepada ratusan pengusaha peserta BPJamsostek di Grand Mercure Medan, Rabu (19/2/2020).

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJamsostek, Sumarjono menuturkan, peningkatan manfaat ini dilakukan untuk perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Peningkatan manfaat program JKK dan JKM tersebut diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa kenaikan iuran sebagaimana diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK dan JKM ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2019.

“Tentunya manfaat yang akan diterima adalah bagi pekerja yang aktif dalam membayar iuran dan terdaftar sebagai peserta BPJamsostek,” kata Sumarjono.

Disebutkannya, manfaat JKK selama ini telah hadir secara lengkap, seperti perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48x upah.

Selain itu santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja (return to work).

Menurutnya, manfaat JKK di atas menjadi semakin baik lagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, antara lain berupa santunan pengganti upah selama tidak bekerja, ditingkatkan nilainya menjadi sebesar 100% untuk 12 bulan dari sebelumnya hanya 6 bulan. Setelah 12 bulan dan seterusnya pengganti upah ditanggung sebesar 50% hingga sembuh.

Manfaat lainnya dari biaya transportasi angkutan darat yang juga meningkat dari Rp1 juta menjadi maksimal Rp5 juta, angkutan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan angkutan udara menjadi Rp10 juta dari sebelumnya Rp2,5 juta.

“Manfaat kematian misalnya, kalau dulu hanya Rp 12 juta/tahun/anak untuk tingkat perguruan tinggi, sekarang bisa untuk dua orang anak. Begitu juga dari tingkat TK SD SMP SMA. Kalau yang memilih tidak kuliah, ada pelatihan itu juga dibiayai oleh BPJamsostek,” katanya.

Dijelaskannya, pihaknya memastikan ketahanan dana program JKK dan JKM yang dikelola BPJamsostek sangat baik dalam menopang manfaat yang baru, sehingga peningkatan manfaat ini dapat dilaksanakan tanpa menaikkan iuran kepesertaan.

Peningkatan manfaat lainnya adalah bantuan beasiswa yang merupakan manfaat dari program JKK yang mendapatkan kenaikan sangat signifikan.

Jika sebelumnya bantuan beasiswa diberikan sebesar Rp 12 juta untuk satu orang anak, kini menjadi maksimal sebesar Rp 174 juta dan dapat diberikan kepada maksimal dua orang anak.

“Jika dihitung kenaikan manfaat beasiswa BPJamsostek tersebut mencapai 1350%,” tukasnya.

Dirinya mengatakan, pendidikan anak lebih terjamin dengan adanya pemberian beasiswa yang diberikan sesuai jenjang pendidikan dengan besaran nominal yang lebih tinggi.

“Beasiswa akan diberikan sejak TK hingga anak pekerja lulus dari bangku kuliah”, tambahnya.

Pemerintah juga menambahkan manfaat JKK dengan perawatan di rumah atau home care dengan manfaat yang tidak tanggung-tanggung yaitu sebesar maksimal Rp20 juta untuk maksimal 1 tahun per kasus dan diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur pemeriksaan diagnostik, yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dalam rangka penyelesaian kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK). Hal ini dilakukan untuk memastikan pengobatan dilakukan hingga tuntas.

Tidak hanya program JKK, program JKM juga mendapatkan peningkatan manfaat yang cukup signifikan.

Selama ini manfaat program JKM yang diterima ahli waris terdiri dari santunan kematian yang diberikan secara sekaligus dan berkala selama 24 bulan, bantuan biaya pemakaman dan beasiswa untuk 1 orang anak dengan total manfaat sebesar Rp 24 juta.

Namun, dengan disahkannya peraturan ini total manfaat santunan JKM meningkat sebesar 75% menjadi Rp 42 juta.

PHal ini tidak terlepas dari kepedulian pemerintah untuk membantu meringankan beban pekerja atau keluarganya yang ditinggalkan.

Adapun perincian santunan kematian program JKM naik dari Rp 16,2 juta menjadi Rp 20 juta, santunan berkala meninggal dunia dari Rp 6 juta untuk 24 bulan menjadi Rp 12 juta, dan biaya pemakaman naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 10 juta.

Selain manfaat diatas, program JKM juga memberikan bantuan beasiswa dengan perubahan poin-poin yang sama dengan manfaat program JKK, yaitu maksimal mencapai Rp 174 juta untuk dua orang anak.

Melalui program ini, sambungnya, BPJamsostek mengajak pemerintah daerah serta pengusaha UMKM untuk mensukseskan program jaminan sosial tenaga kerja.

Apalagi sesuai amanat undang-undang dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), seluruh pekerja harus memiliki jaring pengaman.

“Kita juga mendorong pemerintah daerah untuk sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Gubernur yang terbaik akan dapat Piala Paritrana 2020,” tegasnya.

Dia berharap dengan terbitnya revisi PP 44 tahun 2015 ini, dampaknya akan menimbulkan ketenangan pekerja sehingga menimbulkan produksi dari pekerja juga mampu meringankan beban pekerja.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) Harianto Butarbutar menjelaskan dalam setiap acara sosialisasi, pemerintah selalu berupaya agar bisa meyakinkan seluruh pengusaha supaya para pekerjanya keseluruhan secara utuh bisa didaftarkan sebagai anggota BPJamsosotek. Apalagi sudah ada pertambahan jaminan.

“Tepatnya, yang dulunya hanya 24 manfaat meningkat menjadi 42 manfaat,” ujarnya.

Dijelaskannya, hingga kini masih banyak pekerja maupun dunia usaha di Sumut yang belum yakin dan dengan kenaikan manfaat BPJamsosotek ini.

Untuk itu, pemerintah daerah akan selalu mengawal dan tetap memberikan sanksi bagi para perusahaan-perusahaan yang tidak patuh.

“Beberapa waktu lalu, kita ada memberikan sanksi administrasi kepada 8 perusahaan di Medan karena tidak patuh. Setelah itu, 2 perusahaan menjadi patuh dan mendaftarkan pekerjanya. Sanksi yang diberikan dengan tidak melayani pengurusan izin perusahaan sebelum mendaftarkan perusahaannya ke BPJamsosotek,” tukasnya.

Sementara Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis mengatakan tingkat kepatuhan peserta BPJamsostek di Sumut sekarang ini sudah semakin baik. Dari dua jenis kepatuhan, yang membayar tepat waktu sudah 80%, dan membayar bulanan sudah 40%.

“Nantinya, kita akan tingkatkan yang membayar tepat waktu menjadi bayar bulanan,” ujarnya.

Umardin berharap melalui peningkatan manfaat ini, BPJamsostek bisa mencapai target peningkatan peserta hingga 2 juta. Dimana saat ini jumlah peserta sudah mencapai 1,6 juta.

“Dari data BPS, ada sekira 5 juta pekerja di Sumut, target kita tahun ini bisa menambah jumlah peserta menjadi 2 juta. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan perubahan manfaat ini,” pungkasnya.

Anugerah Paritrana 2020

Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi peningkatan manfaat tersebut, BPJamsostek juga sekaligus memaparkan terkait Anugerah Paritrana 2020 sebagai ajang pemberian pengahargaan oleh BPJamsostek kepada pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan perusahaan peserta yang memiliki kontribusi yang positif terhadap implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Anugerah Paritrana ini merupakan kali ke tiga dalam pelaksanaannya sejak 2018. (rm-04)