KPPU – USU Kerjasama Cegah Praktek Monopoli

73653
KERJASAMA. KPPU RI Kurnia Toha (kanan) dan Prof Drs Mahyuddin KM Nasution M I T PhD selaku Wakil Rektor III USU (kiri) memperlihatkan naskah kerjasama
KERJASAMA. KPPU RI Kurnia Toha (kanan) dan Prof Drs Mahyuddin KM Nasution M I T PhD selaku Wakil Rektor III USU (kiri) memperlihatkan naskah kerjasama

Medan I rakyatmedan-Cegah pelanggaran praktek monopoli dalam persaingan usaha, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani memorundum of understanding (MoU) atau naskah kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU).

Naskah kerjasama tersebut ditandatangani Ketua KPPU RI Kurnia Toha dan Rektor USU Prof Runtung Sitepu yang diwakili Prof Drs Mahyuddin KM Nasution M I T PhD selaku Wakil Rektor III di ruang IMT- GT USU, Rabu (26/2/2020).

Ketua KPPU RI Kurnia Toha usai menandatangani nota MoU mengatakan, kerjasama ini penting sebagai upaya peningkatan advokasi kebijakan persaingan usaha serta melakukan pengawasan kemitraan yang dilakukan bersama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia seperti USU yang masih satu kota dengan Kantor Wilayah I KPPU di Medan.

“Apabila ada pelanggaran yang ditemui akan kita tegakkan. Mengingat keterbatasan di KPPU maka diharapkan kerjasama dengan pihak USU. Diharapkan bisa menyadarkan masyarakat untuk persaingan usaha yang sehat” ujarnya.

Kerjasama ini katanya nantinya dapat mempererat dan memberikan kontribusi positif tidak hanya bagi institusi namun untuk Sumut, bangsa dan negara.

Kurnia Toha juga menyebutkan meskipun KPPU sudah berjalan selama 20 tahun, namun masih saja terdengar kontraversi soal KPPU.

“KPPU itu dianggap unik, padahal dibandingkan negara lain, kewenangan KPPU ini cukup lemah. Jepang, Jerman, dan negara negara Eropa lain komisinya, selain investigasi, dan menjatuhkan putusan, juga bisa menggeledah, menyita, baik kasus pidana atau administrasi,” sebutnya.

Sedangkan KPPU, hanya menyelidiki, menuntut dan memutus. Tidak punya kewenangan menggeledah, menyita dan menyadap. Sehingga mendapatkan bukti sulitn bahkan bisa mencapai waktu setahun untuk mengumpulkan bukti.

Untuk itu kata Toha KPPU sekarang ini sedang berupaya untuk mendapatkan izin menggeledah, paling tidak mendapatkan izin dari pengadilan. Sehingga lebih memudahkan untuk mendapatkan bukti-bukti dalam kasus yang ditangani.

Dekan Fakultas Hukum (FH) USU, Prof Budiman Ginting mengatakan, kerjasama ini bisa meningkatkan keluasan pencegahan dan penanganan hukum di bidang persaingan usaha dan kemitraan.

Selain itu juga mewujudkan dan meningkatkan kemitraan usaha mikro UKM.Sehingga akan lebih terlindungi.

Sebelumnya, kerjasama dengan USU telah dilakukan dengan pengembangan mata kuliah hukum persaingan usaha, kuliah umum dan program magang bagi mahasiswa USU di KPPU.

Wakil Rektor III USU Mahyuddin juga ikut memberikan apresiasi atas kerjasama tersebut.

Ia berharap pihaknya bersama KPPU bisa ikut mengawasi persaingan usaha yang tidak sehat sehingga tidak menyebabkan kerugian kepada pelaku UMKM.

Pihaknya, melalui Fakultas Hukum dan Ekonomi berusaha akan melakukan sosialisasi peraturan perundangan Nomor 5 Tahun 1999.

Sebelumnya kerjasama telah terjalin pada 2014, dan kali ini kembali ditingkatkan.

Selidiki Harga Masker

Sementara itu KPPU Kantor Wilayah I sedang menyelidiki lonjakan harga dan kelangkaan masker N95 di Medan.

Menurut Kepala KPPU Kanwil I, Ramli Simanjuntak saat ini pihaknya sudah melakukan penyelidikan ke distributor, agen dan pengusaha yang menjual masker N95.

“Kami saat ini sedang proses pengumpulan data yang dilakukan secara internal oleh tim KPPU. untuk itu kami juga sudah berkoordinasi dengan tim dari pusat,” kata Kepala KPPU Kanwil I, Ramli Simanjuntak. ( rm-04)