Insentif Pajak di Tengah Pandemi Covid-19 Dorong Pemulihan Ekonomi

115872

Medan I rakyatmedan – Pandemi Covid-19 memberikan efek domino yang berawal dari masalah kesehatan dan merambat ke permasalahan sosial dan ekonomi.

“Kita prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini. Sebab akibat efek domino itu melahirkan berhentinya aktivitas ekonomi, penyerap tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi menurun tajam, volatilitas sektor keuangan dan penurunan kinerja sektor riil,” ungkap Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Max Darmawan.

Menurut Max pada webinar dalam rangkaian Hari Oeang RI (HORI) Ke-74 yang digelar melalui zoom meeting, Kamis (22/10/2020) untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19 ini, pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak (WP).

Pada seminar dengan tema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19, Pemanfaatan, Pengajuan dan Pelaporan itu dibuka Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov. Sumut, Tiarta Sebayang dihadiri juga Account Representative KPP Madya Medan Muan Ridhani Panjaitan dan Kristophorus Hutabarat, Kepala BDK Medan Frisda Agriani Ambarita dan masyarakat umum.

Disebutkannya, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang menurun memberikan potensi dampak sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya 5,3% turun menjadi 2,3%.

Demikian juga menciptakan dampak sosial seperti kemiskinan bertambah 1,89 juta dan pengangguran juga bertambah 2,92 juta.

Karena itu katanya, untuk percepatan pemulihan ekonomi dilakukan perluasan untuk menjangkau sektor yang akan diberikan insentif.

Dia berharap dengan diberlakukannya konsep Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), ekonomi masyarakat bisa bergerak naik, sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu agar dampak insentif lebih terasa bagi wajib pajak.

Max menyebutkan, perluasan insentif pajak untuk WP terdampak Covid-19, Kementerian Keuangan memberikan insentif antara lain PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, PPh Pasal 22 Impor.

Selain itu juga pengurangan angsuran PPh pasal 25, dan Pengembalian Pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp5 miliar.

Untuk fasilitas pembebasan pajak atas barang/jasa penanganan Covid-19, tambahnya Kemenkeu mengeluarkan PMK-143/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Stimulus tersebut antara lain fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut atau PPN ditanggung pemerintah. Kemudian PPh pasal 22 Impor dan PPh 22, PPh 21, PPh 23 diberikan pembebasan selama enam bulan.

Sementara itu Kepala Perwakilan Kemenkeu Prov. Sumut, Tiarta Sebayang mengatakan hingga minggu kedua Oktober 2020 realisasi belanja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sumut mencapai Rp14,8 Triliun. Khusus untuk BLT Dana Desa, telah disalurkan sebesar Rp2,28 triliun.

“Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah menjalankan program PEN di Sumut,” kata Tiarta.

Salah satu pilar dari program PEN adalah memperkuat belanja pemerintah. Harapannya adalah dengan memperkuat belanja pemerintah, akan mempunyai efek berantai kepada sektor-sektor lain.

Disebutkannya, performa pendapatan dan belanja pemerintah di Sumut di triwulan III ternyata lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional.

Pada sisi pendapatan terealisasi sebesar 74,4% dari target, sedangkan realisasi secara nasional sebesar 68,2%.

Selanjutnya pada sisi belanja, realisasi telah mencapai 73,82% dari target, sedangkan realisasi secara nasional adalah sebesar 67,2% dari target nasional.

Menurutnya, meski tingkat pertumbuhan perekonomian Sumut masih lebih baik daripada tingkat pertumbuhan nasional, namun indikator perekonomian masih belum menggembirakan. Deflasi yang terjadi menandakan permintaan konsumen yang masih tertekan.

Disisi lain, sektor perdagangan masih berada di zona pertumbuhan negatif. Karena hal tersebut pemerintah mengeluarkan insentif-insentif, yang satu diantaranya adalah insentif pajak.

Tujuan dari insentif pajak adalah untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan produktivitas sektor industri.

Dengan insentif pajak, pemerintah bermaksud membantu likuiditas wajib pajak perorangan dan badan.

Adanya likuiditas di wajib pajak perorangan tentu akan membantu tingkat konsumsi dan likuiditas di wajib pajak badan akan membantu tingkat produksi.

Tiarta mengatakan, dalam menangani rongrongan pandemi covid-19, pemerintah telah bertindak cepat. Melalui program PEN, pemerintah bekerja keras memulihkan perekonomian baik dari sisi demand dan juga dari sisi supply

Dari sisi demand, pemerintah berusaha menjaga daya beli rakyat Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan perlindungan sosial, baik dengan program PKH, kartu sembako, BLT Dana Desa, DAK Fisik dan bansos tunai maupun non tunai.

Sedangkan dari sisi supply, pemerintah berusaha untuk memperpanjang nafas dari sektor produksi, baik dari UMKM maupun sektor industri.

Dengan seminar digital ini, Tiarta Sebayang selaku dari perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumut mengharapkan percepatan pemulihan ekonomi nasional di daerah ini.

“Jadi manfaatkanlah kesempatan ini sebaik-baiknya, untuk menimba informasi terbaru mengenai insentif pajak, bagaimana untuk pengajuan, pemanfaatan dan pelaporannya,” kata Tiarta. (rm-04)