Presidium GM FKPPI Ditetapkan di Munas, Ini Policy Maker Non Operasional

114896

Medan I rakyatmedan– Ketua Umum Presidium GM FKPPI Hans Silalahi angkat bicara, dan meluruskan pemahaman terkait hasil Munas ke X GM FKPPI.

Menurutnya Generasi Muda FKPPI telah melaksanakan Munas pada 9 Sampai 11 Desember 2019 dan mengeluarkan keputusan Munas.

“Saya akan meluruskan berita yang tidak benar. Dibentuknya presidium, sebagai jalan keluar win -win solusi, di mana mayoritas masih menginginkan saya menjabat lagi. Tetapi demi regenerasi makanya dicarikan solusi,” kata Ketua Umum Presidium Pusat FKPPI Hans Silalahi, Senin (9/11/2020).

Disebutkannya hasil Munas X tersebut yakni menghasilkan reorganisasi. Masa berlakunya 5 tahun dan tidak ada batasan umur dan transisi ke ormas

Didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Presidium Pusat Fahruddin Gani, Ketua Presidium Daerah Sumatera Utara GM FKKPI Ir.A.R Krisman Purba, Sekretaris Presidium Daerah Sumatera Utara GM FKPPI Yacob Sinambela, SE dan Wakil Ketua Presidium Daerah Sumatera Utara GM FKPPI Ir Hendra Sembiring,
Hans Silalahi mengatakan, mengingat situasi pandemi makanya rapat tim perumus belum selesai. Sehingga, tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Namun, finalisasi sudah dipresentasikan 29 Januari 2020 di Hotel Kristal.

“Rumusan oleh tim perumus juga sudah selesai tinggal direlease. Perlu diingat pada munas  X itu ada alat kelengkapan munas, yaitu, saya ketua umum, penanggung jawab munas. Ada sterring komite, dan panitia pelaksana, pimpinan sidang, komisi-komisi, tim perumus dan formatur. Ini kelengkapan munas,”jelasnya.

Hans Silalahi menyebutkan dibentuknya presidium kok malah menimbulkan masalah. Dari awal dikatakan untuk tetap mengutamakan kebersamaan agar menjadi kuat, semua mengakomodir kekuatan. Presidium sebagai policy maker non operasional dan memastikan organisasi tetap netral, mandiri dan independent.

“Kok sekarang berkomentar aneh. Kemana pada waktu Munas. Terjadi pengingkaran pada hasil munas X dikatakan bahwa presidium baru rekomendasi. Jadi perlu dijelaskan mengenai kegiatan kemaren yang heboh,” ungkapnya.

Menurut Hans Silalahi, Krisman, sebagai ketua Ormas FKPPI, sudah minta ke dirinya, untuk membentuk Presidium Sumut dan cabang yang berjumlah 20 Cabang.

“Sejak Juni belum saya setujui. Akan tetapi mengingat kondisi kader-kader di Sumut agar tidak lari dan kecewa, makanya saya hadir dan mengajak untuk tetap di GM FKPPI. Jangan hanya pintar berwacana tapi cobalah mengaca pada diri sendiri tentang keabsahan dan legalitas. Karena semua harus punya pijakan dasar hukum yaitu Munas X GM FKPPI,” tuturnya.

Pada hasil Munas X itu, katanya sudah ditetapkan, terkait SK 06 AD ART,  SK 07 tentang program umum,  SK 08 tentang rekomendasi, SK 09 tentang presidium, SK 10 ketua umum presidium,  SK 11 tentang ketua umum terpilih , SK 12 tentang formatur, SK 13 tentang kepengurusan presidium,  dan SK 14 tentang pengurus harian.

“Untuk itu hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan dampak negatif buat organisasi. Masing-masing pihak harus menghormati keputusan yang sudah dikeluarkan. Jangan kita malah mempersempit dan membuat organisasi tidak besar,” pungkasnya. ( rm-04)