Kuasa Hukum PT STP Serahkan Eksepsi dan Gugatan Reconvensi Tergugat

Simalungun I rakyatmedan – Gugatan Nomor Perkara 87/Pdt.G/2020/PN.SIM antara PT. Suri Tani Pemuka (PT. STP) sebagai tergugat melalui kuasa hukum Totok Sutarto SH dan kawan-kawan menyerahkan eksepsi, jawaban  dan gugatan reconvensi tergugat atas gugatan yang dilakukan  M Br Silalahi melalui kuasa hukumnya Bernard Sibagariang SH & Partner  di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun Jalan Asahan Km 4 Marihat Baris Kabupaten Simalungun, Rabu (25/11/2020).

Sidang ini dengan ketua majelis hakim Roziyanti SH, hakim anggota Mince S Ginting SH dan Aries K Ginting SH.

Dalam Eksepsi dinyatakan penggugat telah keliru dalam menarik dan menentukan orang/pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo (gemis aanhoeda nigheid), di mana yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara ini adalah PT. Suri Tani Pemuka.

Sedangkan yang melakukan dan menandatangani perbuatan hukum dalam perjanjian atau MoU No. 152/PGA-KJA/MoU/HD/XI/2017, tertanggal 27 November 2017 tentang ikan mati adalah Hendri Dayu, di mana dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpa ada surat kuasa tertulis yang sah dari tergugat atau direksi PT. Suri Tani Pemuka, sehingga MoU cacat hukum dan tidak sah.

Dengan demikian adalah salah dan keliru apabila penggugat dalam perkara ini menarik PT. Suri Tani Pemuka sebagai tergugat.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat Bernard Sibagariang SH yang menerima eksepsi dan gugatan reconvensi tergugat dari kuasa hukum PT. Suri Tani Pemuka akan mempelajarinya dan melakukan replik.

“Eksepsi telah kami terima dan akan dipelajari untuk mengajukan replik pada persidangan, Rabu (2/12/2020) mendatang” terang Bernard.

Bernard menjelakan mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (Onrechtmatijdad) terhadap PT. Suri Tani Pemuka, Beralamat di Dusun Sibaganding Nagori Jangirn Leto Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakilkan Hendri Daya Selaku Pimpinan Cabang PT. Suri Tani Pemuka, yang selanjutnya di sebut sebagai tergugat.

Ia menambahkan alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan ini terhadap tergugat dengan dalil-dalil antara lain, penggugat adalah merupakan rekanan kerja tergugat dalam pengelolaan Ikan Mati Milik tergugat untuk dikelola menjadi pupuk organik sejak 27 November 2017.

Hal itu berdasarkan Memorandum Of Understanding (MoU) No. 152/PGA-KJA/MoU/HD/XI/2017 tentang pengelolaan ikan mati antara PT. Suri Tani Pemuka (tergugat) dengan M Br Silalahi (penggugat)

Sebelum penggugat menjadi rekanan kerja sama dalam pengelolaan ikan mati milik tergugat di atas MoU yang di tandatangani penggugat dan tergugat di atas materai 6000, penggugat sebelumnya pada awal 2015 berhubungan dengan salah satu karyawan tergugat yang bernama Parlindungan Sihombing sampai akhir 2015.

Namun kerja sama dengan Parlindungan Sihombing tersebut tidak berlangsung lama karena penggugat merasa dibohongi atau ditipu Parlindungan Sihombing yang selalu menjanjikan akan memberikan ikan mati dari perusahaan milik tergugat dengan jenis ikan laser pada penggugat.

Parlindungan Sihombing tersebut pun meminta uang kepada penggugat sebesar Rp. 16.000.000 dalam 3 tahapan.

Selain itu, tambahnya, MoU No. -152/PGA-KJA/MoU/HD/XI/2017 tentang Pengelolaan Ikan Mati yang telah disepakati bersama penggugat dan tergugat tersebut telah di uraikan tentang hal-hal apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing para pihak

Dalam MoU tersebut telah juga ditentukan masa berlaku selama 5 tahun dan dapat di batalkan atau di perpanjang berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.

Seiring berjalannya waktu tepatnya pada Maret 2020 pihak tergugat bertemu membahas kerjasama antara penggugat dan tergugat sebagai rekanan dalam pengelolaan ikan mati milik tergugat.

Dalam pertemuan tersebut tergugat menyampaikan kepada penggugat akan mengurangi volume waktu pemberian ikan mati milik tergugat kepada penggugat yang setiap harinya menjadi 3 hari dalam seminggu di luar dari pada ketentuan MoU yang telah disepakati penggugat dan tergugat.

Hal itu sangat membuat kecewa pada tergugat serta menolak tindakan tergugat yang semena-mena pada penggugat.

Sambungnya, atas tindakan dan kebijakan yang dibuat tergugat tersebut secara semena-mena sehingga penggugat menolak keputusan tergugat tersebut.

Namun tergugat sama sekali tidak menghiraukan keberatan penggugat justru tergugat secara sepihak mengamendemenn pasal 6 MoU NO.-152/PGA-KJA-MOU-/HD/XI/2017 tentang pengelolaan ikan mati.

“Untuk itu kami memohon kepada majelis hakim, menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada penggugat sebesar Rp. 1030.000.000,- yang harus dibayarkan tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde)”,tutup Bernard. (rel-rm-04)