PT STP Diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Medan I rakyatmedan- Sidang lanjutan gugatan Nomor Perkara 87/Pdt.G/2020/PN.SIM antara PT. Suri Tani Pemuka (PT. STP) sebagai tergugat dengan M Br Silalahi sebagai penggugat kembali digelar di ruang Tirta Pengadilan Negeri Simalungun, Rabu (2/12/2020).

Sidang hanya berjalan sangat singkat di mana penggugat melalui kuasa hukumnya Bernard Sibagariang SH & Partner menyerahkan nota replik atas jawaban, eksepsi serta gugatan rekonvensi tergugat kepada majelis hakim yang diketuai Roziyanti SH, dengan hakim anggota Mince S Ginting SH dan Aries K Ginting SH.

Bernard mengatakan dalam nota replik secara sistematis dan dengan dalil-dalil yang akurat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat dan bukan hanya sekedar pembelaan diri saja sebagaimana yang telah di sampaikan tergugat pada jawaban dan eksepsinya.

Penggugat dalam replik ini akan terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang akan dibantah dalam jawaban, eksepsi dan rekonvensi.

Tergugat dalam exception error in persona (gugatan salah pihak) yang telah disampaikan dalam jawaban dan eksepsinya pada persidangan yang lalu telah salah dan keliru serta mengada-ada karena PT. STP Ic.

Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum serta merugikan penggugat baik secara materi dan inmaterial dalam hubungan kerjasama pengelolaan ikan mati (Limbah PT. STP).

Hubungan kerjasama itu telah dituangkan dalam suatu kontra/ MoU No. 152/PGA-KJA/MoU/HD/XI/2017 tentang Pengelolaan Ikan Mati, tertanggal 27 November 2017 yang dibuat dan di tandatangani Hendri Dayu selaku kepala cabang PT. STP yang bekedudukan di Dusun Sibaganding Nagori Jangirn Leto Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara”, sebut Bernard Sibagariang di Medan, Kamis (3/12/2020)

Ia menambahkan terkait tidak adanya surat kuasa dari direksi perusahaan tergugat untuk mengawakili pimpinan cabang atas nama Hendri Dayu dalam mengadakan MoU tersebut dengan penggugat sangatlah tidak masuk akal dan diragukan

Sambungnya, apalagi setelah MoU tersebut di sepakati para pihak, penggugat yang berkewajiban untuk menyediakan lahan pengelolaan ikan mati (limbah) milik tergugat.

Team perwakilan tergugat dari Jakarta sudah terjun kelokasi untuk mengevaluasi lahan pengelolaan ikan mati milik tergugat yang telah disediakan penggugat dan setelah team perwakilan tergugat dari Jakarta tersebut mengevaluasi lahan yang di sediakan penggugat sebagaimana dalam MoU yang di sepakati.

“Tim tergugat yang dari Jakarta tersebut menyatakan bahwasanya lahan yang telah disediakan penggugat sudah layak untuk di jadikan pengelolaan ikan mati milik tergugat”, tegasnya.

Bernard memaparkan untuk itu memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan sah demi hukum perjanjian kerjasama penggugat dan tergugat yang di buat dalam suatu Nota Kesepakatan MoU No. -152/PGA-KJA/MoU/HD/XI/2017 Tentang Pengelolaan Ikan Mati dengan segala akibat hukumnya.

Selain itu, menyatakan perbuatan dilakukan tergugat dalam pemutusan MoU No. -152/PGA-KJA/MoU/HD/XI/2017 Tentang Pengelolaan Ikan Mati secara sepihak kepada penggugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)” tutup Bernard.  (rm-04)