Kodrat Wibowo dan Guntur Saragih Ketua dan Wakil KPPU

Medan I rakyatmedan-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan Kodrat Wibowo SE PhD dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, MSM sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPPU periode 2020-2023 melalui Rapat Komisi yang dilaksanakan pada 28 November 2020.

Pasangan tersebut menggantikan Kurnia Toha, SH LLM PhD dan Ukay Karyadi SE ME yang telah menjalankan tugas tersebut sejak 3 Mei 2018 hingga 15 Desember 2020.

Dalam siaran pers yang diterima Rabu (16/12/2020) disebutkan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua KPPU tersebut berdasarkan Surat Keputusan KPPU Nomor 43/KPPU/Kep 1/XII/2020.

Kodrat dan Guntur akan menjalankan peran baru tersebut efektif mulai 16 Desember 2020 hingga 27 April 2023.

Kodrat merupakan ahli ekonomi mikro, statistik dan ekonometrika, keuangan dan kebijakan publik, serta perencanaan pembangunan.

Beliau menuntaskan Pendidikan Doctoral dan meraih gelar PhD-nya pada bidang Ekonomi di Oklahoma University pada 2003.

Kodrat pernah memegang jabatan penting seperti menjadi Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran (Unpad), Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bandung Koordinator Jawa Barat, Wakil Ketua Komite Audit Majelis Wali Amanah Unpad.

Selain itu juga pernah Wakil Direktur Lembaga Kajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP), dan Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Wening Kota Bandung.

Sedangkan Guntur sebelumnya merupakan Juru Bicara Komisi dan pernah memiliki karir di dunia media serta dunia pendidikan.

Beliau memiliki konsentrasi Organizational Industrial, Bisnis Ekonomi Indonesia, Koperasi, hingga Ekonomi Manajerial pada Magister Manajemen Kusuma Negara.

Dalam serah terima jabatan yang dilaksanakan paska penyelenggaraan diseminasi dan penganugerahan adaptasi kebijakan persaingan usaha dan pola kemitraan ideal dalam Kebijakan Pemerintah (atau dikenal dengan kegiatan KPPU Award 2020), Kodrat menggaris bawahi bahwa masih terdapat banyak tantangan ke depan bagi KPPU, baik dalam kepegawaian maupun reformasi aturan penegakan hukum.

Kondisi saat ini juga semakin menguatkan pentingnya upaya KPPU di bidang digitalisasi sistem dan penggunaan e-government dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. ( rm-04)