Pelantikan Rektor USU, MWA Tunggu Keputusan Kemendikbud

Medan | rakyatmedan-Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sumatera Utara (USU) masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI terkait ‎pelantikan Rektor terpilih, Dr Muryanto Amin.

“MWA Masih menunggu keputusan Kemendikbud mengingat adanya upaya banding administrasi di Kemendikbud terkait kasus self plagiarism yang dituduhkan kepada rektor terpilih tersebut,” kata Sekretaris MWA, Prof Guslihan Dasatjipta kepada wartawan di kantor MWA, kampus USU, Senin (18/1/2021).

Dijelaskannya, jika keputusan Kemendikbud menyatakan tidak ada self plagiarism, maka MWA akan melantik rektor baru USU Dr Muryanto Amin pada 28 Januari 2021. Sebaliknya jika ada plagiat, diyakininya tentu pelantikan tidak akan dilakukakan.

Karena itu, katanya untuk saat ini calon rektor tidak pernah melakukan self plagiarism, sebab selain belum ada keputusan Kemendikbud tentang itu, juga karena untuk maju menjadi calon rektor harus bebas plagiat.

“Perlu saya tegaskan, syarat menjadi rektor bebas plagiarisme. Karena itu barang haram,” jelas ‎Guslihan.

Guslihan menjelaskan pelantikan rektor terpilih USU pada 28 Januari 2021 bisa tertunda jika keputusan hasil invesitigasi Kemendikbud terkait kasus itu belum diputuskan. Potensi pelantikan bisa saja ditunda menunggu ada keputusan selanjutnya.

“Jika nanti Kemendikbud memutuskan tidak ada plagiarism maka rektor baru USU akan dilantik. Kalau tidak, bagaimana kita melantik sementara persyaratan tidak bisa dipenuhi,” ucap Guslihan.

Menyikapi akibat dari kasus tersebut tentang adanya potensi dilakukan pemilihan Rektor USU kembali, Guslihan mengaku tidak bisa menjawabnya.

“Untuk pemilihan ulang tunggu aja lah. Saya tidak bisa memutuskan itu. MWA ini, kolektif kolegial. Semua mempunya hak yang sama. Rektor dilantik atau tidak, nanti dibicarakan di rapat MWA. Itu boleh voting, plagiat tidak boleh voting. Itu etik, keputusan di Kemendikbud,” ungkapnya.

Namun jika hingga 28 Januari 2021 belum ada keputusan dari Kemendikbud, Guslihan mengatakan bisa dilakukan penunjukan pelaksana tugas (Plt) Rektor USU.

”Jika proses lama, bisa jadi Plt Rektor apabila lewat 28 Januari, terjadi kekosongan rektor. Keputusannya tidak mesti dari Jakarta. Dari USU pun, bisa. Wakil Rektor bisa naik jadi Plt rektor,” kata Guslihan.

Pada salinan surat keputusan Rektor USU nomor : ‎82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 dan ditandatangani Rektor USU, Prof Runtung Sitepu, Kamis 14 Januari 2021, Guslihan mengatakan sudah terima pada hari dikeluarkan.‎ Begitu juga, ia mengaku Sekretariat FISIP USU sudah menerima salin tersebut.

Ia menilai lebih baik jelek sekarang dan kasus Self Plagiarisme dituntaskan segera dengan keputusan Kemendikbud. Kemudian, SK Rektor USU itu sifat mengikat dan final. Silakan tempuh upaya selanjutnya.

“Kalau cerita banding harus ada tim indipenden menelusurinya termasuk dari Kemendikbud. Paling utama kasus ini harus segera tuntas. Keputusan Kementerian harus diputuskan tidak plagiat. Karena, Rektor USU memutuskan plagiat. Lebih baik, jelek sekarang dari pada jelek sepanjang tahun. Plagiarisme harus dibersihkan, ” tutur Guslihan.

STATUTA
Guslihan juga menyayangkan sikap dari sejumlah Wakil Rektor USU yang dinilai ikut dalam lingkaran polemik ini. Dalam statuta USU, rektor itu pemimpin dan memiliki 5 Wakil Rektor sebagai pembantu Rektor. Jadi semua tanggungjawab ada di Rektor, bukan wakil rektor.

Terpisah, Wakil Rektor III USU, Prof Mahyuddin KM Nasution mengungkapkan Rektor USU Prof Runtung Sitepu menyayangkan sikap tiga WR USU yang ikut dalam konprensi pers digelar tim Muryanto Amin. Seharusnya para WR memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU.

‎” Kalau berdasarkan aturan ini, WR itu harus loyal dan patuh kepada rektor. Mereka harus paham rektor itu, siapa dan wakil rektor itu, siapa. Memposisikan itu, boleh (sebagai guru besar) saja‎. Kalau sudah masuk kasus ini, sudah mencampuri urusan rektor,” sebut Mahyuddin.

Mahyuddin menjelaskan tugas WR adalah membantu tugas rektor, bukan sebaliknya. Untuk itu‎, ia meminta menjalani tugas masing-masing sebagai Wakil Rektor USU.

Dia mengatakan, sah-sah berbeda pilihan sebab itu demokratis, tetapi bukan terlibat jauh seolah-olah bukan sebagai WR.

Ia menjelaskan komite etik dibentuk rektor adalah kewenangannya. Sah atau tidak komite etik merupakan tanggungjawan Rektor USU. Artinya rektor tidak memiliki kewajiban meminta pendapat WR, melainkan para WR wajib menghormati keputusan rektor sebagai pimpinan tertinggi universitas

“Pada dasarnya rektor kecewa dengan para pembantu karena terlibat fulgar dalam kasus ini,” tegasnya

Mahyuddin mengungkapkan Prof Runtung mengizinkan kepada WR untuk berpihak dengan siapa dalam pemilihan rektor USU. Tapi, jangan menyerang dan menjaga demokrasi pemilihan Rektor USU ini.

‎”Harapan Pak Rektor semua pihak termasuk para WR dapat menahan diri. Kita serahkan kepada MWA dan Kemendikbud memutuskan selanjutnya. Keputusan ini, sanksinya akademik, bukan pidana dan masuk penjara,” jelas Mahyuddin. (rm-04)