2020, Capaian Penerimaan Kanwil DJP Sumut I hampir 100 Persen

Medan I rakyatmedan-Capaian penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak Sumatera Utara ( Kanwil DJP Sumut) I di 2020 sebesar Rp 16,52 triliun atau 99,07% dari target Rp 16,68 triliun.

“Realisasi capaian pajak ini hampir 100 persen. Jadi kita cukup puas juga jika mengingat saat ini kita sedang hadapi pandemi Covid-19,” kata Plh Kakanwil Ditjen Pajak Sumut I Max Darmawan melalui Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas Kanwil DJP Sumatera Utara I Bismar Fahlerie, Kamis (18/2/2021).

Untuk target penerimaan Kanwil DJP Sumut I pada 2021 sebesar 19,48 T yang didistribusikan ke seluruh KPP dengan rincian KPP Madya Medan 12,63 T, KPP Pratama Medan Barat 429 M, KPP Pratama Medan Belawan 472 M, KPP Pratama Medan Timur 1,02 T, KPP Pratama Binjai 482 M, KPP Pratama Medan Polonia 1,03 T, KPP Pratama Medan Kota 1,04 T, KPP Pratama Medan Petisah 1,02 T, dan KPP Pratama Lubuk Pakam 1,33 T.

Bismar menyebutkan, dalam rangka menyusun strategi pencapaian penerimaan di 2021 itu,  Kanwil DJP Sumut I menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah  (Rakorda) I   2021 di Aula Lantai 8 Gedung Kanwil DJP Sumut I selama dua hari, Selasa dan Rabu (9-10 /2/2021).

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Meraih Prestasi” ini  dihadiri seluruh kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Lingkungan Kanwil DJP Sumut I.

Kegiatan tersebut dibuka Plh Kepala Kanwil DJP Sumut I Max Darmawan sekaligus memberikan sambutan dan paparannya.

Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan Kepala Kanwil DJP Sumut I, Eddi Wahyudi serta pengarahan oleh  Liaison Officer Kanwil DJP Sumut I, Edward Hamonangan Sianipar.

Rakordan I ini dilanjutkan dengan pemaparan evaluasi dan strategi  tiap kepala bidang di lingkungan Kanwil DJP Sumut I, dan rapat komisi yang terbagi atas komisi pengawasan, komisi ekstensifikasi dan penyuluhan, dan komisi pemeriksaan dan penagihan, kemudian penyerahan simbolis ditribusi rencana penerimaan tiap KPP.

Dalam rapat komisi, dibahas diantaranya evaluasi, isu utama, kendala internal dan eksternal dan rencana kerja tahun 2021.

Pada komisi ekstensifikasi dan penyuluhan, rencana kerja 2021 diantaranya adalah penguatan penguasan wilayah oleh tiap KPP dengan memanfaatkan aplikasi yang ada, memperbanyak saluran komunikasi dan optimalisasi media sosial dalam menyampaikan informasi perpajakan ke masyarakat.

Komisi Pengawasan memiliki rencana kerja diantaranya adalah optimalisasi pengawasan pembayaran masa dan pengujian kepatuhan material.

Kemudian remcama kerja komisi pemeriksaan dan penagihan diantaranya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas usulan pemeriksaan khusus.

Rapat berlangsung dengan protokol kesehatan dan para peserta telah menjalani swab antigen sebelum mengikuti acara.  ( rm-04)