Aturan Baru Kemendikbud, Dosen Wajib Laksanakan BKD 2021

Parapat I rakyatmedan-Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Prof Ir Nizam MSc DIC Phd mengatakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, maka staf pengajar di suatu perguruan tinggi wajib melaksanakan beban kerja dosen ( BKD).

” Regulasi  peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Perdirjen) tentang Pedoman Operasional (PO) BKD 2021 itu berlaku bagi seluruh dosen baik perguruan tinggi negeri maupun swasta,” kata Prof Nizam pada sosialisasi peraturan Kemendikbud dalam rangkaian rapat kerja  wilayah (Rakerwil) LLDikti Wilayah I Sumut di Inna Parapat Hotel yang digelar Kamis hingga Sabtu (18-20/3/2021).

Menurut Nizam, aturan baru Kemendikbud itu juga terkait dengan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mereduksi beban administrasi dosen dan menyederhanakan dokumen karier dosen dalam satu sistem terintegrasi serta kinerja dosen.

Dengan regulasi Perdirjen itu kata Nizam juga sebagai upaya mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi.  Sebab BKD ini mencakup perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Dirjen menyebutkan meski tidak ada sanksi bagi dosen yang tidak melaksanakan BKD, namun  itu akan merugikan dirinya sendiri. Pasalnya BKD itu merupakan salah satu persyaratan dalam pengusulan jabatan akademik, syarat mengikuti serdos, syarat apply tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor.

“Bahkan manfaat melaksanakan BKD itu akan diperoleh dosen dalam melamar beasiswa Dikti dan berbagai hibah Dikti lainnya untuk dosen serta penghargaan untuk prestasi dosen,” ujar Nizam.

Karena itu  diharapkan dosen bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas tridarmanya dan membuat atau menerapkan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks

Dijelaskannya, tugas dan kewajiban dosen yang merupakan BKD itu tersurat pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Nizam mengakui PO BKD 2021 ini diterapkan  mulai akhir semester genap 2020/2021 ata Juni 2021 dan paling lambat semester ganjil Februari  2022.

Pada rakerwil LLDikti Sumut ini dihadiri Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Dr Henri Togar Hasiholan Tambunan SE MA,  Kepala dan Sekretaris LLDikti Sumut Prof Ibnu Hajar dan Dr Mahriyuni MHum, Direktur Jenderal Kelembagaan Dr Ir Ridwan MSc, Kepala Bagian Tata Usaha LLDikti Sumut Azhar SH MH, Rektor UMSU Dr Agussani MAP.

Hadir juga Direktur Sumber Daya Dr M Sofwan Effendi MEd, Ketua Satuan Pengawas Internal LLDikti Yuris Danilwan SE  MSi PhD, sejumlah pimpinan perguruan tinggi, dan fungsional LLDikti Wilayah I Sumut

Acara dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan itu juga digelar dengan cara daring melalui aplikasi zoom dan bisa disaksikan streaming di kanal youtube LLDikti Wilayah I Sumut itu diikuti 507 peserta daring antara lain Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Aris Junaidi,  Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemdikbud Dyah Ismayanti, dan pimpinan perguruan tinggi  se-Indonesia.( rm-04)