USU Kosongan Rumah Dinas Almarhum Prof TMHL Tobing

Medan I rakyatmedan-Pengosongan rumah dinas Universitas Sumatera Utara (USU) dinilai Kepala Humas Protokoler dan Promosi USU, Amalia Meutia MPsi Psikolog sudah sesuai dengan aturan universitas yang berlaku.

“Aset negara tidak boleh dimiliki pribadi. Itu sudah ada ketentuan dan aturannya,” tegas Amalia terkait pengosongan rumah dinas USU yang ditempati keturunan Almarhum Prof TMHL Tobing di Jalan Universitas No. 8 Kampus USU Padangbulan, Rabu (24/3/2021).

Dijelaskannya, ecara spesifik aturan itu termuat dalam Peraturan Rektor No. 19 Tahun 2017 tentang status rumah dinas USU dalam bab I pasal 1 poin 4 yang berbunyi rumah dinas jabatan USU adalah rumah dinas yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat  tinggal di rumah tersebut.

“Hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu,” ujarnya.

Pada poin 5 juga ditegaskan rumah dinas biasa USU adalah rumah dinas yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari USU dan hanya disediakan untuk didiami pegawai USU.

“Jadi jika berhenti atau pensiun, maka rumah tersebut dikembalikan ke USU,” tegasnya.

Disebutkannya, pegawai USU yang dimaksud adalah dosen PNS atau dosen tetap non-PNS.

Dalam peraturan rektor yang sama, khususnya bab IV pasal 8 poin 2 menyebutkan surat izin penghunian berakhir masa berlakunya apabila pejabat atau pegawai USU yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pengosongan rumah itu sendiri, kata dosen Fakultas Psikologi ini, dalam rangka untuk direnovasi dan dijadikan rumah dinas kembali.

“Peruntukkannya tidak diubah, tetap akan dijadikan rumah dinas,” ujarnya.

Kasus penguasaan aset negara itu sendiri sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Pihak USU, sebelumnya juga sudah memberikan keringanan kepada keluarga Prof TMHL Tobing perpanjangan waktu untuk mengosongkan rumah. Melalui kuasa hukumnya, keluarga Prof TMHL Tobing meminta perpanjangan sampai Desember 2020.

Dikatakannya USU sudah mengabulkan, namun sudah tiga bulan lewat dari kesepakatan belum juga dikosongkan. Selain itu USU juga sebelumnya sudah menyurati keluarga yang bersangkutan.

Dikatakannya, surat perihal pengembalian dan penyerahan rumah Negara yang pertama dilayangkan 15 Desember 2020, kemudian dilayangkan kembali pada 18 Maret 2021. Tapi kedua surat juga tidak diindahkan.

Dalam melakukan pengosongan rumah tersebut, USU menegaskan pihaknya menerapkan asas kemanusiaan.

“Jadi tidak ada bahasa diusir. Terkait adanya pihak keluarga yang mengalami disabilitas, tim lapangan juga sudah menyediakan ambulance dan perawat dari Rumah Sakit USU yang standby,” katanya.

Ia menambahkan, pihak USU juga memfasilitasi kepindahan pihak keluarga Prof.TMHL Tobing dengan menyediakan transportasi barang-barang ke tempat tujuan tanpa pungutan biaya apapun.

Amalia menegaskan, hal yang perlu digarisbawahi dalam kasus ini adalah bahwa aset negara tidak boleh dikuasai oleh personal atau pribadi.

“Rumah itu milik negara. Jadi sampai kapan pun tidak boleh dikuasai untuk kepentingan pribadi. Kami sangat menghargai jasa-jasa Prof TMHL Tobing, namun di satu sisi kami harus berpegang pada aturan Rektor,” katanya.

Perlu juga diinformasikan pengosongan rumah akan dilakukan secara bertahap.

Selain di Jalan Universitas No. 8 Kampus USU Padangbulan, pengosongan juga akan dilakukan di Rumah Dinas USU Jalan Universitas No. 4 serta di Jalan dr Ahmad Sofyan No. 70. (rm-04)