Ketua Umum DPP Garda Jokowi, Antasari Azhar SH MH sedang diskusi dengan Penasehat DPD Garda Jokowi Sumut Dr Arnold Budiman Hutasoit sebelum pengukuhan kepengurusan Garda Jokowi Provinsi Sumatera Utara di Grand Inna Medan, Sabtu (01/12/2018).

Medan | rakyatmedan– Ketua Umum Dewan Pembina Pusat (DPP) Garda Jokowi, Antasari Azhar SH MH akan kukuhkan kepengurusan Garda Jokowi Provinsi Sumatera Utara di Grand Inna Medan, Sabtu (01/12/2018).

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebutkan untuk menimbulkan efek jera dan malu bagi para terpidana korutor perlu diterapkan hukuman tambahan berupa kerja social.

“Selain hukuman penjara, para terpidana kasus korupsi juga perlu diperberat dengan hukuman sosial seperti meyapu jalanan,” kata Antasari didampingi Penasehat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Garda Jokowi Sumut Dr Arnold Budiman Hutasoit di Medan.

Namun penerapan hukuman tambahan itu hanya bisa dilakukan dengan terlebih dahulu merevisi aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan DPR

 

Pada pelantikan Garda Sumut Antasari menekankan tentang tugas dalam jangka pendek, bersama dengan relawan Garda Jokowi lainnya berkontribusi memenangkan Jokowi pada Pilpres nanti. Sedangkan jangka panjang jika Jokowi menang maka akan menjadi Garda Antikorupsi, yang utamanya melakukan pencegahan korupsi.

“Kami berubah langkah dengan garda antikorupsi berupaya bagaimana tidak ada lagi korupsi, minimal tidak ada lagi pejabat daerah yang terkena korupsi,” tutur Antasari Azhar.

Antasari yang juga Ketua DPD Garda Jokowi Sumut Binsar M Simatupang,  dan Wakil Ketua Michael Hutasoit SH menegaskan, pihaknya akan menyumbangkan banyak pemikiran, antara lain bagaimana sistem pemerintahan daerah dilaksanakan dan pencegahan korupsi. 

Menurutnya korupsi itu hanya masalah sepele, karena adanya pertemuan antara niat dan kesempatan. Sedangkan yang saat ini dipahami publik adalah korupsi OTT (operasi tangkap tangan). Padahal korupsi yang sesungguhnya ada pasal-pasalnya, yang antara lain menyatakan barang siapa bermaksud memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

Ke depan, Antasari berharap para birokrasi pemerintahan menghilangkan peluang-peluang terjadinya transaksional. Selain itu perlu juga dibuat transparansi keuangan pemerintah. 


Dia meyakini, dengan adanya transparansi seperti itu memperkecil peluang untuk korupsi, karena masyarakat akan turut menilai dan mengawasi.


Antasari mengungkapkan, tujuan berdirinya Garda Jokowi bukan hanya untuk saat menjelang Pilpres 2019 nanti, tapi ada tujuan besar yang lebih fokus kedepannya, yaitu mengawal pemerintahan agar tetap bersih dari tindak korupsi.


  Penasehat DPD Garda Jokowi Sumut Dr Arnold Budiman Hutasoit menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Ketua Umum DPP Garda Jokowi, Antasari Azhar.

Kehadiran Antasari Azhar untuk melantik relawan Garda Jokowi Sumut itu menurut Arnold akan menumbuhkan semangat relawan memenangkan Jokowi.

 “Dengan dilantiknya relawan Garda Jokowi Sumut akan turut berkontribusi dan memenangkan dalam Pemilu pada April 2019 mendatang,” kata Arnol.  (rm-04)