Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12) siang. | foto: istimewa
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12) siang. | foto: istimewa

Jakarta | rakyatmedan – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menanggapi pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta TNI-Polri ditarik di Nduga, Papua, selama Natal dan tahun baru. Menurut Kapolri, yang terpenting adalah cooling down saat Natal.

“Natal yang penting cooling down aja ya, saya kan mantan (Kapolda) di sana, yang penting cooling down,” kata Tito kepada wartawan di Gereja Katedral, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (24/12) malam.

Sementara itu, pasukan TNI-Polri hingga kini masih berada di Nduga meski Gubernur Papua meminta agar ditarik saja.

Soal permintaan Lukas ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menepisnya. Dia menyebut keberadaan TNI-Polri justru membuat suasana aman.

“Kehadiran TNI-Polri itu justru memberikan rasa nyaman dan aman, sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah Natal dengan tenang, jangan dibalik-balik,” ujar Moeldoko, Senin (24/12).

Moeldoko mengatakan kehadiran TNI dan Polri sesuai dengan tugasnya untuk memberikan pelayanan publik. Gubernur dan TNI-Polri harus bekerja bahu-membahu, bukannya malah berjalan sendiri-sendiri.

“Menciptakan rasa aman nyaman dan tertib itu bagian dari tugas pelayanan publik oleh gubernur, dan TNI-Polri adalah instrumen yang bisa diperankan, kok malah minta ditarik. Saya kira usul itu menjadi kurang tepat,” ucap Moeldoko.

Diberitakan sebelumnya, Lukas Enembe meminta Presiden Joko Widodo menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan tahun baru 2019.

“Saya sebagai Gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga, karena masyarakat mau merayakan Natal,” kata Lukas usai mengikuti rapat paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Kamis (20/12).

Menurutnya, permintaan ini juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, pemkab, dan masyarakat Nduga.

“Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga),” tandasnya.