Wakil Tetap Republik Indonesia di PBB Dian Triansyah Djani saat memancangkan bendera Merah Putih di PBB. (Foto: Dok.PTRI New York).
Wakil Tetap Republik Indonesia di PBB Dian Triansyah Djani saat memancangkan bendera Merah Putih di PBB. (Foto: Dok.PTRI New York).

New York | rakyatmedan – Indonesia resmi menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terpilihnya Indonesia disebut sebagai bentuk kepercayaan masyarakat internasional atas kemampuan diplomasi Indonesia.

Sebagaimana keterangan pers Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York, Kamis (3/1), pencanangan Sang Saka Merah Putih di Markas PBB dilakukan pada 2 Januari 2019.

Lewat acara simbolik itu, Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap DK PBB hingga 31 Desember 2020.

Pemancang bendera Merah Putih adalah Wakil Tetap (Watap) RI pada PBB di New York yakni Duta Besar, Dian Triansyah Djani.

Djani menyatakan berhasilnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB tak lepas dari dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB, bulan Juni 2018 lalu.

“Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia,” kata Djani.

Selain Indonesia, ada empat negara anggota PBB lainnya yang juga memulai keanggotaan DK PBB di periode yang sama. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman.

Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB bukanlah hal baru baru Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Pada saat pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB Juni 2018 lalu, Indonesia mendapat dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

Sebagai anggota DK PBB, Indonesia akan menjadi bagian dari “proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB”.

Menlu RI Retno Marsudi pada Juni 2018 mengungkapkan terdapat empat fokus Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB.

“Pertama, memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas global dengan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB, termasuk peran perempuan,” ungkapnya.

Indonesia disebut Retno juga akan meningkatkan kekompakan antara organisasi-organisasi di kawasan dengan PBB, mendorong pendekatan global-komprehensif untuk memerangi terorisme dan radikalisme, serta menggiatkan pembangunan berkelanjutan.

Kala itu Menlu Retno juga menegaskan bahwa isu Palestina, akan tetap menjadi perhatian Indonesia, selama menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB.

Untuk melaksanakan berbagai perannya, sejak 1 Januari 2019, Duta Besar Dian Triansyah Djani telah diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massa dan Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267.

Di samping itu Indonesia juga akan mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988. Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak.

Berdasarkan situs PBB, www.un.org, Indonesia juga akan menjabat posisi Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019.