Ketua Komisi VIII DPR RI, M Ali Taher. | foto: istimewa
Ketua Komisi VIII DPR RI, M Ali Taher. | foto: istimewa

Jakarta | rakyatmedan – Ketua Komisi VIII DPR RI M Ali Taher mendukung langkah Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengambil peran besar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Mengingat, dalam situasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu), dalam hal ini Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) seperti sekarang, isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) rawan dipergunakan untuk kepentingan politik.

Pasalnya, menurut legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tak jarang dijumpai perdebatan di media sosial yang mengarah pada isu SARA yang tidak sehat bagi iklim demokrasi. Karena itu, Kemenag dengan anggaran yang cukup besar diharapkan mampu meredam hiruk pikuk tersebut.

“Kerukunan umat beragama harus jadi fokus kita. Jelang Pilpres dan Pileg, isu SARA menguat. Ada perasaan gamang antara substansi agama akan terganggu dengan realitas sosial. Karena itu, konsolidasi internal umat beragama dan pemerintah harus jadi perhatian di tahun 2019,” ungkap Ali Taher saat rapat kerja dengan Menteri Agama Lukman H Saifuddin, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1).

Diharapkan di tahun 2019, jajaran Kemenag semakin solid dengan segala tantangan yang ada. Meskipun merujuk pada evaluasi anggaran tahun 2018, Kemenag tergolong sebagai institusi dengan penyerapan yang cukup baik. Sehingga ke depan, perlu ditingkatkan dengan tantangan 2019 yang lebih berbeda dengan tahun 2018.

Apresiasi atas kinerja Kemenag di tahun 2018 pun disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang.

“Saya apresiasi kinerja Kemenag, yang pertama realisasi anggarannya mencapai 92,3 persen. Dan realisasi anggaran rangking empat dari sepuluh kementerian,” ungkap Samsu Niang.

Ia pun sepakat dengan Ali Taher, akan terus mendukung Kemenag dalam mencapai realisasi kerjanya di tahun 2019 dengan tantangan yang sedikit berbeda dengan tahun 2018 karena diadakanya Pemilu yang cukup menyita diskusi publik, terutama seringkalinya ditemukan diskusi publik yang mengarah pada isu SARA.

“Jadi ini satu hal yang berprestasi. Kita harus support ke depannya agar bisa seperti ini lagi. Sudah cukup realisasinya dan sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tinggal yang perlu diatur adalah menjaga sinergi yang baik antara Komisi VII dengan Kemenag,” tutup legislator PDI-Perjuangan ini.