Edy Rahmayadi Mundur dari Ketum PSSI, Ini Komentar Kemendagri

Edy Rahmayadi mundur dari posisi ketua umum PSSI pada Kongres di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (20/1) pagi. |Foto: instagram PSSI
Edy Rahmayadi mundur dari posisi ketua umum PSSI pada Kongres di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (20/1) pagi. |Foto: instagram PSSI

Jakarta | rakyatmedan – Edy Rahmayadi resmi mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI pada Kongres Tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1). Kini mantan Pangkostrad itu diharapkan fokus bertugas sebagai Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

“Mundur dari PSSI, memang lebih baik, supaya bisa konsentrasi melaksanakan tugas sebagai Gubernur Sumut,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono dalam keterangannya, Senin (21/1).

Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan, perihal rangkap jabatan yang sempat diemban Edy Rahmayadi sebelum mundur dari Ketum PSSI itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/SJ yang dikeluarkan pada 17 Januari 2012.

Oleh karenanya, Soni mengapreasi langkah Edy, sehingga dapat fokus sebagai kepala daerah.

“Apabila seseorang telah menjabat KDH (kepala daerah), dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi keolahragaan,” ujarnya.

Selain itu, terkait larangan rangkap jabatan juga sejalan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan juncto Pasal 56 Ayat 1 PP 56/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Aturan tersebut menegaskan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Salah satu alasannya dilarangnya jabatan rangkap KDH dalam kepengurusan olahraga adalah karena kedudukan KDH rentan pada penyalahgunaan kebijakan yang akan dibuatnya,” jelasnya.

Dia menambahkan, bagi pejabat yang melanggar aturan itu bisa dikenai sanksi administrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 121 PP 56 Tahun 2006.

“Menteri Dalam Negeri dalam hal ini dapat memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, berupa sanksi administrasi dengan memberikan teguran secara tertulis,” ujar Soni.

Edy Rahmayadi menyampaikan pengunduran dirinya saat pidato di Kongres PSSI 2019 di Sofitel, Nusa Dua, Minggu (20/1) WITA.

Ia merasa gagal menjalankan tugasnya sebagai pemimpin federasi sepakbola Tanah Air. Dia mengakui tugas sebagai orang nomor satu PSSI berat.